Masa Percobaan & Roster Cuti

Pertanyaan / Isu

Dear Para Senior HRD
1. Dalam peraturan PKWTT diperbolehkan karyawan untuk menjalani masa
percobaan 3 bulan. Karena sesuatu hal karyawan yang baru menjalani masa
percobaan selama 2 bulan di PHK, apakah sisa 1 bulan gaji dibayarkan kepada karyawan ?
2. Dalam kepmen 234/2003 untuk sektor Energy diperbolehkan untuk melakukan penyimpanyan jadwal & jam kerja dengan sistem kerja periodik & roster cuti. Misalnya roster cuti 8:2, jika ada karyawan yang di PHK atau resign sebelum mengambil roster cuti yang ditetapkan, apakah roster cuti 2 minggu yang belum ambil harus dibayarkan kepada karyawan tersebut (ini diluar cuti tahunan yang belum diambil) ?
3. Mohon bisa diperjelas soal ketentuan Pekerja Harian berdasarkan peraturan UU dan Kepmen dibawah ini, apa yang membedakannya. Note : UU lebih tinggi dari KEPMEN UU No. 13 / 2003 : Pasal 157
(1) Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas :

a. upah pokok;
b. segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.
(2) Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari.
KEPMEN No.102 / 2004 Pasal 9
(1) Dalam hal upah pekerja/buruh dibayar secara harian, maka penghitungan
besarnya upah sebulan adalah upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima) bagi pekerja/buruh yang bekerja 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu  atau dikalikan 21 (dua puluh satu) bagi pekerja/buruh yang bekerja 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. (2) Dalam hal upah pekerja/buruh dibayar berdasarkan satuan hasil, maka  upah sebulan adalah upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir. (3) Dalam hal pekerja/buruh bekerja kurang dari 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka upah sebulan dihitung berdasarkan upah rata-rata selama bekerja dengan ketentuan tidak boleh lebih rendah dari upah dari upah minimum setempat.

Tanggapan I

Mohon ijin memberikan komentar :
1. Dalam masa percobaan (yg 3 bln) tsb jika putus hubungan kerja (oleh salah satu pihak), tidak ada kewajiban apa2.
2. Sistem on / off dalam kepmen ini bukan cuti, jadi tidak diperhitungkan sebagai komponen perhitungan pesangon.
3. Berbeda peruntukannya, yg satu untuk dasar perhitungan pesangon, yg lain untuk menghitung upah sehari rata2.

Tanggapan II

Mohon ijin urun rembug ya….
Pertanyaan nomor 1, 2 dan 3, tanggapan saya persis sama (meng-echo) tanggapan Pak  Zacky.
Untuk uraian Pak Wahab pada nomor 2, menarik bagi saya atas quote sbb:
“Dalam kepmen 234/2003 untuk sektor Energy DIPERBOLEKAN untuk MELAKUKAN
PENYIMPANGAN jadwal & jam kerja….”
Kalau tidak keberatan, mohon dapat dishare dasar hukum ttg diperbolehkannya Kepmen 234/2003 melakukan penyimpangan jadwal dan waktu kerja, Pak? Setahu saya, justru Kepmen 234/2003 sebagai salah satu “payung hukum” atas penyimpangan waktu kerja NORMAL sebagaimana diatur dalam pasal 77 UU  13/2003. Jadi, setahu saya, tidak ada lagi “payung hukum” atas penyimpangan waktu dan  jam kerja dari yang telah dituangkan dalam Kepmen 234/2003.  Jika pak Wahab menuliskan “roster cuti 8:2″, saya menangkap maksud Bapak  adalah waktu kerjanya 8 (delapan) minggu (bukan 8 hari, red) dan dilanjutkan  dgn istirahat (days OFF) selama 2 (dua ) minggu. Jika memang waktu kerjanya 8 (delapan) minggu), jika Bapak berkenan mencermati ketentuan Kepmen 234/2003, maka akan ditemukan bahwa maksimal periode kerja adalah 14 (empat belas hari) yang notabene adalah 2 (dua)  minggu instead of 8 (delapan) minggu.  Dan angka “2” pada “8 : 2″ BUKANLAH cuti, namun sebagai DAYS OFF (meminjam  istilah dari kawan-kawan yg bekerja di industri migas).
Menanggapi pertanyaan nomor 2 “jika ada karyawan yang di PHK atau resign,
apakah DAYS OFF 2 minggu yang belum ambil harus dibayarkan (diganti dengan uang, red ) kepada karyawan tersebut”, maka karena itu BUKAN cuti, sangatlah mudah mengatur waktu kerja terakhir dengan menyesuaikan RASIO waktu kerjanya, misalkan waktu kerjanya (rosternya) adalah 2 : 1 (baca dua minggu KALENDER/TAKWIM kerja dan dilanjutkan 1 minggu KALENDER/TAKWIM  istirahat) maupun roaternya 2:2.
Kembali ke roster “8 : 2″, jika maksud/faktanya adalah DELAPAN MINGGU kalender/takwim KERJA dan dilanjutkan 1 minggu kalender/takwim istirahat, saya kira sangat terang bahwa roster “8 : 2″ tidak sesuai dengan ketentuan Kepmen 234/2003 yang notabene sebagai payung hukum pasal 77 UU 13/2003, dimana dalam ketentuan pasal 77 UU 13/2003  menyatakan sbb:
1)     Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
2)     Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.       7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)  minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b.       8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
3)     Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tida  berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
4)     Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
Demikian dan terbuka untuk rekan lain menambahkan dan/atau mengkoreksinya.

Tanggapan III

Koreksi sedikit,
Sependek pengetahuan saya, menurut hirarki undang undang KEPMEN lebih tinggi dari PERMEN, so, PERMANAKER 15 tahun 2005 bukanlah hasil revisi (diperbaharui) dari KEPMEN 234/2003 (secara hiraki masak kedudukannya yang lebih rendah memperbaharui kedudukannya yang lebih tinggi)
ini saya copy paste salah satu pasal di PERMENAKERTRANS No. 15 tahun 2005 pasal 2
1. Perusahaan di bidang pertambangan umum termasuk perusahaan jasa penunjang yang melakukan kegiatan di daerah operasi tertentu dapat menerapkan :
a. waktu kerja dan istirahat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-234/MEN/ 2003;
KEP-234/2003 tetap sebagai acuan pelaksanaan waktu kerja di daerah operasi tertentu.

ARTIKEL TERKAIT :

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s