History Ketentuan Uang Penggantian Hak Bagi Pekerja Yang Mengundurkan Diri

History tentang Ketentuan Uang Penggantian Hak Bagi Pekerja Yang
Mengundurkan Diri, bukan diatur dalam Kepmen, namun berupa Surat Dinas
kepada Kepala Disnaker atau yang bertanggung jawab sebagai panduan bagi
pegawai perantara kalau sekarang Mediator apabila terjadi perselisihan.Untuk
lebih jelas kronologinya sebagai berikut :

1. Tanggal 25 Maret 2003, UU No.13 Th.2003 diberlakukan, walaupun
pemberlakuannya terkesan dipaksakan, terbukti banyak pasal yang bermasalah
termasuk pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah konstitusi pada tanggal 26
Oktober 2004.

2. Tanggal 17 Juni 2003, Kepala Disnaker Kab.Serang mengirimkan surat kepada
Depnaker Pusat, perihal Penjelasan UU No.13 Th.2003 pasal 162 ayat (1)
tentang pelaksanaan dari ketentuan hak atas penggantian perumahan serta
pengobatan dan perawatan sebesar 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan
masa kerja.

3. Tanggal 31 Juli 2003, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Depnakertrans
(Pak Muzni Tambusai) mengirim surat kepada seluruh Kepala Disnaker Propinsi
dan Kab./Kota se-Indonesia yang intinya menyatakan bahwa :
a. Pekerja yang mengundurkan diri berhak atas uang pisah yang besarnya
diatur dalam PK,PP atau PKB.
b. Pekerja yang mengundurkan diri mendapat Uang Penggantian Hak sesuai Pasal
156 ayat (4), namun oleh karena pekerja yang mengundurkan diri tidak
mendapatkan Uang Pesangon dan/atau Penghargaan masa Kerja, maka hak atas
penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% sebagaimana
diatur dalam pasal 156 ayat (4) huruf c, dengan sendirinya menjadi TIDAK
ADA.

4. Tanggal 8 Januari 2004, Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi (Pak Jacob
Nuwa Wea), mengirim surat kepada seluruh Kepala Disnaker Propinsi dan
Kab./Kota se-Indonesia perihal Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan
dan Perawatan yang inti suratnya menyatakan bahwa :
a. Pekerja yang mengundurkan diri berhak atas uang pisah yang besarnya
diatur dalam PK,PP atau PKB.
b. Pekerja yang di PHK karena kesalahan berat dan pekerja yang mengundurkan
diri mendapat Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4), sehingga
penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% sebagaimana
diatur dalam pasal 156 ayat (4) huruf c, TETAP DIBERIKAN kepada pekerja yang
di PHK karena kesalahan berat atau mengundurkan diri.dan dihitung
berdasarkan masa kerja sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (2) dan (3).

5. Tanggal 31 Agustus 2005, Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi (Pak Fahmi
Idris), mengirim surat kepada seluruh Kepala Disnaker Propinsi dan Kab./Kota
se-Indonesia perihal Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan
Perawatan yang inti suratnya menyatakan bahwa :
a. Pekerja yang mengundurkan diri berhak atas uang pisah yang besarnya
diatur dalam PK,PP atau PKB.
b. Oleh karena pekerja yang mengundurkan diri tidak mendapatkan uang
pesangon dan uang penghargaan masa kerja, maka pekerja yang bersangkutan
TIDAK MENDAPATKAN uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan
sebesar 15% sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (4) huruf c.

Nah plintat plintut khan, lain ladang lain belalang, lain lubuk lain
ikannya, lain pemimpin lain pula pikirannya.
So…yang sekarang berlaku adalah surat yang terakhir dari Pak Fahmi Idris,
Semoga lebih jelas.

sumber http://finance.dir.groups.yahoo.com/group/sdmlist/message/13930

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s