Pesangon di Atas Rp50 Juta Kena Pajak

“Pesangon di Atas Rp50 Juta Kena Pajak
Penerima pesangon ataupun uang pensiun yang tidak memiliki nomor pokok
wajib pajak dikenai pajak 20% lebih tinggi.
Ririn Radiawati Kusuma

PEMERINTAH menaikkan batas uang pesangon dan pensiunan yang tidak terkena pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21). Besaran pesangon dan uang pensiun yang dikenai pajak kini yang nilainya lebih dari Rp50 juta, tidak lagi Rp25 juta.

Ketentuan tersebut tertuang dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan) No 16/PMK.03/2010 tertanggal 25 Januari 2010. Aturan baru tentang pemotongan pajak atas uang pesangon dan pensiunan ini sekaligus menganulir aturan sebelumnya, yakni Ketentuan Menteri Keuangan No 12/ KMK.03/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.

PMK mengatur mengenai tarif pajak PPh 21 terkait dengan pesangon. Untuk penghasilan bruto sampai dengan Rp5O juta akan terkena tarif PPh 21 sebesar 0%. Adapun untuk penghasilan bruto dari Rp50 juta sampai dengan RplOO juta dikenai pajak sebesar 5%.

Kemudian, penghasilan bruto dari RplOO juta sampai dengan Rp500 juta akan dikenai pajak sebesar 15%. Penghasilan bruto yang melebihi ‘Rp500 juta akan terkena pajak sebesar 25%. Khusus untuk uang pensiun, pengenaan pemotongan pajak PPh 21 hanya ada dua kelompok tarif. Dalam PMK itu disebutkan bahwa kriteria uang pensiun adalah uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua. Untuk tunjangan dari penghasilan bruto hingga Rp50 juta akan dikenai tarif sebesar 0%. Lalu, penghasilan bruto melebihi Rp50 juta dipungut pajak sebesar 5%.

PMK juga menyatakan pengenaan pajak final berlaku pada pembayaran uang pesangon/ pensiun yang dilakukan dalam tempo paling lama dua tahun kalender. Bila pembayaran dilakukan bertahap hingga melebihi tempo dua tahun, pada tahun ketiga dan seterusnya dikenai pajak penghasilan bruto pada tiap tahun kalender yang bersangkutan.

Sebagai upaya meningkatkan kesadaran membayar pajak, PMK tersebut memberikan penalti bagi penerima pesangon/uang pensiun yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). ‘Dalam hal Pegawai tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap Pegawai yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak’, demikian disebutkan dalam PMK.

Sudah wajar

Pemotongan PPh 21 atas uang pesangon ataupun uang pensiun dinilai sudah wajar. Pengamat perpajakan Darussalam mengatakan tarif tersebut merupakan realisasi dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan.

“Ketentuan pajak atas pesangon dan hari tua itu kan sudah dari dulu ada,” ia menegaskan saat dimintai tanggapan, kemarin.

Menurut dia, pengenaan pajak itu dimulai saat uang pesangon atau tunjangan hari tua diserahkan. Bila bentuknya pembayaran premi, penerima manfaat bukan termasuk wajib pajak uang pesangon ataupun pensiun.

Pada kesempatan tersebut, Darussalam mendukung penalti bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Ia menilainya sebagian instrumen yang tepat untuk mendorong wajib pajak agar mendaftar ke Ditjen Pajak. “Ini bagus untuk diterapkan. Di undang-undang dulu itu tidak ada,” ujarnya. (E-8)

ririn@mediaindonesia.com

Summary

Pemerintah menaikkan batas uang pesangon dan pensiunan yang tidak terkena pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21). Besaran pesangon dan uang pensiun yang dikenai pajak kini yang nilainya lebih dari Rp50 juta, tidak lagi Rp25 juta. Ketentuan tersebut tertuang dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan) No 16/PMK.03/2010 tertanggal 25 Januari 2010. Aturan baru tentang pemotongan pajak atas uang pesangon dan pensiunan ini sekaligus menganulir aturan sebelumnya, yakni Ketentuan Menteri Keuangan No 12/ KMK.03/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua. PMK mengatur mengenai tarif pajak PPh 21 terkait dengan pesangon. Untuk penghasilan bruto sampai dengan Rp5O juta akan terkena tarif PPh 21 sebesar 0%. Adapun untuk penghasilan bruto dari Rp50 juta sampai dengan RplOO juta dikenai pajak sebesar 5%. Kemudian, penghasilan bruto dari RplOO juta sampai dengan Rp500 juta akan dikenai pajak sebesar 15%. Penghasilan bruto yang melebihi ‘Rp500 juta akan terkena pajak sebesar 25%. Khusus untuk uang pensiun, pengenaan pemotongan pajak PPh 21 hanya ada dua kelompok tarif. Dalam PMK itu disebutkan bahwa kriteria uang pensiun adalah uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua. Untuk tunjangan dari penghasilan bruto hingga Rp50 juta akan dikenai tarif sebesar 0%. Lalu, penghasilan bruto melebihi Rp50 juta dipungut pajak sebesar 5%. PMK juga menyatakan pengenaan pajak final berlaku pada pembayaran uang pesangon/ pensiun yang dilakukan dalam tempo paling lama dua tahun kalender. Bila pembayaran dilakukan bertahap hingga melebihi tempo dua tahun, pada tahun ketiga dan seterusnya dikenai pajak penghasilan bruto pada tiap tahun kalender yang bersangkutan.

Copas dari http://www.starbrainindonesia.com/site/mpm/359/pesangon-di-atas-rp50-juta-kena-pajak

Pesangon di Atas Rp50 Juta Kena Pajak

Tanggal Media
Selasa, 09 Februari 2010
Media
Media Indonesia
Wartawan / Penulis
Ririn Radiawati Kusuma
Kategori
Ekonomi
Tone berita
Netral
Narasumber
Darussalam (Pengamat perpajakan)

Pesangon di Atas Rp50 Juta Kena Pajak
Penerima pesangon ataupun uang pensiun yang tidak memiliki nomor pokok
wajib pajak dikenai pajak 20% lebih tinggi.
Ririn Radiawati Kusuma

PEMERINTAH menaikkan batas uang pesangon dan pensiunan yang tidak terkena pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21). Besaran pesangon dan uang pensiun yang dikenai pajak kini yang nilainya lebih dari Rp50 juta, tidak lagi Rp25 juta.
Ketentuan tersebut tertuang dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan) No 16/PMK.03/2010 tertanggal 25 Januari 2010. Aturan baru tentang pemotongan pajak atas uang pesangon dan pensiunan ini sekaligus menganulir aturan sebelumnya, yakni Ketentuan Menteri Keuangan No 12/ KMK.03/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.

PMK mengatur mengenai tarif pajak PPh 21 terkait dengan pesangon. Untuk penghasilan bruto sampai dengan Rp5O juta akan terkena tarif PPh 21 sebesar 0%. Adapun untuk penghasilan bruto dari Rp50 juta sampai dengan RplOO juta dikenai pajak sebesar 5%.

Kemudian, penghasilan bruto dari RplOO juta sampai dengan Rp500 juta akan dikenai pajak sebesar 15%. Penghasilan bruto yang melebihi ‘Rp500 juta akan terkena pajak sebesar 25%. Khusus untuk uang pensiun, pengenaan pemotongan pajak PPh 21 hanya ada dua kelompok tarif. Dalam PMK itu disebutkan bahwa kriteria uang pensiun adalah uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua. Untuk tunjangan dari penghasilan bruto hingga Rp50 juta akan dikenai tarif sebesar 0%. Lalu, penghasilan bruto melebihi Rp50 juta dipungut pajak sebesar 5%.

PMK juga menyatakan pengenaan pajak final berlaku pada pembayaran uang pesangon/ pensiun yang dilakukan dalam tempo paling lama dua tahun kalender. Bila pembayaran dilakukan bertahap hingga melebihi tempo dua tahun, pada tahun ketiga dan seterusnya dikenai pajak penghasilan bruto pada tiap tahun kalender yang bersangkutan.

Sebagai upaya meningkatkan kesadaran membayar pajak, PMK tersebut memberikan penalti bagi penerima pesangon/uang pensiun yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). ‘Dalam hal Pegawai tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap Pegawai yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak’, demikian disebutkan dalam PMK.

Sudah wajar
Pemotongan PPh 21 atas uang pesangon ataupun uang pensiun dinilai sudah wajar. Pengamat perpajakan Darussalam mengatakan tarif tersebut merupakan realisasi dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan.
“Ketentuan pajak atas pesangon dan hari tua itu kan sudah dari dulu ada,” ia menegaskan saat dimintai tanggapan, kemarin.

Menurut dia, pengenaan pajak itu dimulai saat uang pesangon atau tunjangan hari tua diserahkan. Bila bentuknya pembayaran premi, penerima manfaat bukan termasuk wajib pajak uang pesangon ataupun pensiun.
Pada kesempatan tersebut, Darussalam mendukung penalti bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Ia menilainya sebagian instrumen yang tepat untuk mendorong wajib pajak agar mendaftar ke Ditjen Pajak. “Ini bagus untuk diterapkan. Di undang-undang dulu itu tidak ada,” ujarnya. (E-8)
ririn@mediaindonesia.com

SUMMARY :

Pemerintah menaikkan batas uang pesangon dan pensiunan yang tidak terkena pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21). Besaran pesangon dan uang pensiun yang dikenai pajak kini yang nilainya lebih dari Rp50 juta, tidak lagi Rp25 juta. Ketentuan tersebut tertuang dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan) No 16/PMK.03/2010 tertanggal 25 Januari 2010. Aturan baru tentang pemotongan pajak atas uang pesangon dan pensiunan ini sekaligus menganulir aturan sebelumnya, yakni Ketentuan Menteri Keuangan No 12/ KMK.03/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua. PMK mengatur mengenai tarif pajak PPh 21 terkait dengan pesangon. Untuk penghasilan bruto sampai dengan Rp5O juta akan terkena tarif PPh 21 sebesar 0%. Adapun untuk penghasilan bruto dari Rp50 juta sampai dengan RplOO juta dikenai pajak sebesar 5%. Kemudian, penghasilan bruto dari RplOO juta sampai dengan Rp500 juta akan dikenai pajak sebesar 15%. Penghasilan bruto yang melebihi ‘Rp500 juta akan terkena pajak sebesar 25%. Khusus untuk uang pensiun, pengenaan pemotongan pajak PPh 21 hanya ada dua kelompok tarif. Dalam PMK itu disebutkan bahwa kriteria uang pensiun adalah uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua. Untuk tunjangan dari penghasilan bruto hingga Rp50 juta akan dikenai tarif sebesar 0%. Lalu, penghasilan bruto melebihi Rp50 juta dipungut pajak sebesar 5%. PMK juga menyatakan pengenaan pajak final berlaku pada pembayaran uang pesangon/ pensiun yang dilakukan dalam tempo paling lama dua tahun kalender. Bila pembayaran dilakukan bertahap hingga melebihi tempo dua tahun, pada tahun ketiga dan seterusnya dikenai pajak penghasilan bruto pada tiap tahun kalender yang bersangkutan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s