Pergantian Pemilik saham

 

Pertanyaan / Isu :

Dear rekan2 HR,

Saat ini saya dihadapkan untuk perhitungan uang yang harus di Bayar oleh Mangement kepada beberapa karyawan yg tidak mau bergabung dgn pemilik baru yg mengalami perubahan kepemilikan mayoritas saham perusahaan. ceritanya begini.:
Tahun 2008, (saya blm bergabung) terjadi perubahan kepemilikan saham perusahaan dari A ke B. Saat perubahan tsb, pihak management (Susunan organisasi tidak berubah, yg ganti pemiliknya saja) tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan pasal 163 UU TK No 13. 2003. Dan pada tahun itu juga karyawan tidak mengetahui adanya perubahan kepemilikan atas perusahaan tsb.
Di tahun 2011, semua terungkap. Karyawan tau dan menuntut hak mereka sesuai UU TK No 13. 2003 . Dan saya selaku HR Manager, menelusuri documents2 yang berkaitan perubahan tsb, ternyata memang tidak. Dan saya juga memberi masukan kepada TOP Mangement bahwa semestinya ada kewajiban terhadap karyawan sesuai dengan Pasal 163 UU TK, tetap tinggal dgn management baru atau menolak bergabung dgn management baru. Atau adanya win-win solution dengan kesepakatan bersama.
Awal April kemarin terjadi kesepakatan antara management dgn Karyawan ybs. Management harus membayar berupa bonus yg sudah disepakati dan karyawan tsb tetap bekerja sbg mana biasanya dan tetap mengakui tanggal join di awal sblmnya. (Untuk hal ini tidak masalah)
Tetapi ada sekitar 3 karyawan menolak bergabung dan mereka menuntut Hak mereka sesuai pasal 163 yg berbunyi
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1(satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).
Pertanyaan saya adalah,
1. Perhitungan masa kerjanya sampai tahun 2008 atau sampai 2012 setelah ada keputusan?
2. Tolong diberi alasan dan bukti hukum (UU, Permen dsb) jika masa kerjanya sampai 2008 dan berikan juga UU nya jika dikatakan masa kerjanya sampai  2012.

terimakasih atas jawaban para pakar HRD.

 

Tanggapan I

Membaca permasalahan yang disampaikan, saya tertarik memberikan ulasan, sbb:

1.  Pergantian Pemegang Saham, dari subyek hukum (orang atau perusahaan) kepada subyek hukum lainnya, belum ada peraturan yang mengharuskan bahwa seluruh karyawan harus diberitahukan mengenai terjadinya perubahan pemegang saham, termasuk susunan saham yang dimiliki;

2. Hubungan antara Karyawan dengan Perusahaan, tetap berlangsung atau tidak mengalami perubahan, karena yang terikat adalah perusahaan dengan karyawan, bukan Pemegang Saham (secara pribadi) dengan karyawan.

3. Penolakan atas “adanya Pemegang Saham” yang baru di perusahaan, akan berarti, penolakan untuk melanjutkan hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan (karyawan menyatakan mengundurkan diri secara sepihak) dan kebijakan yang diambil oleh Perusahaan/Management, diserahkan kepada “kebijakan Management” yang tidak bertentangan dengan UU.

4. Siapapun (termasuk karyawan) dapat mempunyai hak untuk mengambil alih atau membeli saham pada perusahaan yang baru berdiri atau telah berjalan.

5. Langkah pada pemutusan hubungan kerja yang terjadi, sebaiknya di-negosiasikan, sehingga (minimal) hak karyawan yang sesuai dengan UU dapat dipenuhi oleh Management.

Demikian, semoga bermanfaat.

Tanggapan II

Temans..

Ikut nimbrung.
Tolong lebih cermat untuk membaca ketentuan Pasal 163-nya. Hak untuk memutus hubungan kerja ada pada “Pengusaha”. Baik di ayat (1) maupun ayat (2) diawali dengan : “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja.. dst…”. Sehingga jika Pengusaha tidak ingin mem-PHK pekerja, tetapi pekerja nya sendiri yang tidak ingin bergabung dengan pemilik baru tidak masuk dalam kualifikasi Pasal 163 ini akan tetapi di Pasal 162 (Mengundurkan diri).
Tanggapan III
Kalau menurut saya harus jelas dulu proses pergantian kepemilikan yang terjadi pada tahun 2008 itu, apakah ada pengambilalihan saham secara langsung dari salah satu pemegang saham yang ada, ataukah dari pihak luar (sebelumnya bukan pemegang saham di perusahaan).

Kalau dari aturan UUPT, pengambilalihan saham secara langsung tidak disyaratkan adanya rancangan pengambilalihan (termasuk mengenai cara penyelesaian hak dan kewajiban karyawan) -> Pasal 25 ayat 7 UU Nomor 40 Tahun 2007. Meskipun demikian Direksi tetap wajib mengumumkan kepada karyawan 30 hari sebelum pemanggilan RUPS -> Pasal 127 ayat 2 dan 8 UU No 40 tahun 2007.

Kalau dari aturan ketenagakerjaan, Pasal 163 tujuannya adalah melindungi hak—hak pekerja apabila akan terjadi perubahan syarat kerja ketika terjadi perubahan kepemilikan, sementara untuk akusisi tidak dapat menjadi alasan terjadinya perubahan syarat kerja (bandingkan Pasal 163 dengan  Pasal 61 UU No. 13/2003) –> PK/PP/PKB yang ada tetap berlaku dan tidak boleh dirubah sepihak oleh pemegang saham yag baru.Kalau Pasal 163 dapat diberlakukan untuk perubahan kepemilikan saham, bagaimana dengan perusahaan TBK yang tiap hari sahamnya diperjualbelikan?

Oleh karenanya, dari kasus yang diceritakan Pak Gilang tersebut saya malah berpendapat karyawan-karyawan tersebut tidak mempunyai hak untuk menuntut berdasarkan Pasal 163. Kebetulan tahun 2008 dulu apindo pernah membuat seminar tentang Pasal 163 ini. Berikut ini saya lampirkan materi yang disampaikan saat itu, semoga dapat memberikan gambaran.

Tanggapan IV
Kalau untuk akuisisi (baik pembelian langsung ataupun dari luar) saya berpendapat tidak ada potensi yang dapat merugikan karyawan: pun apabila pemegang saham mayoritas ingin merubah syarat kerja yang ada (PK/PP/PKB) harus mendapatkan kesepakatan dari karyawan/SP, tidak bisa seenaknya. Berbeda dengan konsolidasi atau merger yang jelas-jelas akan merubah syarat kerja yang ada dan bisa saja lebih buruk dari syarat kerja sebelumnya.Mengenai pemberitahuan kepada 4 pihak berkepentingan (termasuk karyawan) semestinya ada, mungkin dapat dicek ke Lawyer yang dulu melakukan legal due diligence pada saat proses akuisisi, tapi pun tidak ada tetap tidak dapat dijadikan alasan bagi karyawan untuk meminta PHK berdasarkan Pasal 163 (tidak ada potensi kerugian karyawan). Apalagi itu terjadi tahun 2008, sudah daluwarsa juga untuk melakukan upaya hukum.

Dari pihak Kementerian Tenaga Kerja pendapatnya juga serupa mengenai akuisisi ini, berikut ini saya kutip penjelasan dari pihak Kementerian Tenaga Kerja (kalau dari kementrian stressingnya apabila tidak ada reorganisasi/restrukturisasi/demosi yang merugikan karyawan dalam akuisisi):
1. Dalam era globalisasi saat ini, sudah semakin sulit membatasi wilayah negara para pelaku bisnis dan investor, baik yang melakukan investasi secara langsung maupun melalui perusahaan-perusahaan multy national company atau trans national companydan holding company. Terlebih dengan adanya kesepakatan-kesepakatan internasional, seperti APEC, NFTA atau AFTA seakan-akan menghapus batas territory suatu negara. Demikian juga kepemilikan saham atau perubahan kepemilikaan saham suatu perusahaan dapat terjadi setiap saat, baik secara langsung atau melalui bursa lokal maupun internasional. 2. Berdasarkan Pasal 163 ayat (1) UU No. 13/2003, bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buiruh tidaj bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan {asal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) 3. Dalam konteks perseroan terbatas (PT), yang dimaksud dengan perubahan kepemilikan, adalah pengambilalihan suatu perusahan, yakni perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perorangan untuk mengambil alih saham perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut (Pasal 11 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas). Walaupun dalam UU No. 13/2003 mengatur hak pekerja/buruh berkenaan dengan terjadinya perubahan kepemilikan, namun karena perubahan kepemilikan tersebut dapat terjadi setiap saat, maka tidak semua perubahan kepemilikan dapat mengakibatkan adanya hak pekerja/buruh untuk memutuskan hubungan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 163 ayat (3) UU No. 13/2003 adalah perubahan kepemilikan di perusahaan dimana pekerja yang bersangkutan melakukan hubungan kerja, dan bukan pada perusahaan pemegang saham yang mengakuisisi. Demikian juga, dalam hal terjadi perubahan kepemilikan sebagaimana tersebut, pekerja/buruh hanya berhak untuk tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja (meminta PHK) jika terjadi reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang (juga) menyebabkan terjadinya reposisi atau rotasi, ataukah demosi. 4. Tidak ada dasar bagi pekerja/buruh untuk meminta kompensasi atas terjadinya perubahan kepemilikan (akuisisi) pada level pemegang saham. Demikian juga tidak ada alasan bagi pekerja meminta untuk memutusakan hubungan kerja tanpa ada reorganisasi dan/atau restrukturisasi. Apabila pekerja/buruh meminta untuk memutuskan hubungan kerja dalam kasus (akuisis) seperti itu, maka pekerja/buruh dianggap mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) UU No. 13/2003. dengan demikian pekerja/buruh yang mengundurkan diri tersebut tidak berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud Pasal 163 ayat (1), namun hanya berhak atas uang penggantian hak sebagaimana Pasal 162 ayat (1). Bagi pekerja/buruh yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara lansung, disamping berhak atas uang penggantian hak juga mendapatkan uang pisah. 5. UU No. 13/2003 tidak mengatur mengenai pemberian bonus atau goodwill yang harus diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya, karena hal tersebut merupakan wilayah perundingan dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama dan sangat erat kaitannya dengan kondisi serta kemampuan perusahaan. Namun dalam prinsip-prinsip good corporate governance, khususnya prinsip transperanscy dan fairness yang dianut dalam Pasal 71 ayat (1) UU No. 0 tahun 2007Tentang Perseroan terbatas (UUPT), jika ternyata perusahaan mendapatkan suatu keuntungan yang relative baik, dalam rangka memenuhi rasa keadilan secara bersama, atau bilamana perusahaan mencapai tinkgat keuntungan yang semakin baik, seyogyanya karyawanjuga mendapatkan kesejahteraan yang (secara peroporsional) lebih baik. Bahkan dalam Pasal 74 UUPT tersebut telah memuat adanya kewajiban perusahaan (berbenruk PT) yang kegiatan uasahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam, wajib untuk turut memberi kontribusi terhadap masyarakat sekitar sebagai perwujudan dan implementasi dari community development, yang merupakan untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitarnya. 6. Mengenai pengisian lowongan posisi dalam perusahaan, berdasarkan Pasal 5 UU No. 13/2003, pada prinsipnya setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (prinsip pasar kerja nasional). Namun dalam rangka mengimpli\ementasikan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf b dan d kewajiban daerah (antara lain) adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan mewujudkan keadilan dan pemertaan di daerahnya. Dengan kata lain, PEMDA berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan unutk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan (tetap) memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kukhususan suatu daerah dalam system NKRI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s